Muhlisin: Pemuda Bukan Pelengkap, Harus Jadi Mitra Kritis Pemerintah Desa
ESSENSI.ID – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di Kabupaten Bekasi, khususnya di wilayah Kecamatan Cikarang Utara, diharapkan dapat berlangsung damai, tertib, dan demokratis.
Kontestasi politik di tingkat desa juga diharapkan tidak menghilangkan persaudaraan di tengah masyarakat.
Sekretaris DPK KNPI Cikarang Utara, Muhlisin Arrasyd Putra, mengatakan Pilkades harus menjadi momentum bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu membawa desa lebih maju sekaligus membuka ruang partisipasi bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda.
“Siapa pun kepala desa yang terpilih nantinya harus mampu memberikan ruang yang lebih luas kepada pemuda. Pemuda jangan hanya dilibatkan dalam kegiatan seremonial, tetapi harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan ikut terlibat dalam pembangunan desa,” ujar Muhlisin.
Menurutnya, pemuda memiliki potensi besar dalam berbagai bidang, mulai dari teknologi, kewirausahaan, ekonomi kreatif, olahraga, pendidikan hingga kegiatan sosial kemasyarakatan.
Potensi tersebut perlu difasilitasi agar dapat menjadi kekuatan bagi pembangunan desa di wilayah Cikarang Utara.
Muhlisin menegaskan, hubungan pemuda dengan pemerintah desa tidak boleh hanya sebatas kerja sama dalam menjalankan program. Pemuda juga harus mampu menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Pemuda bukan hanya mitra strategis, tetapi juga harus menjadi mitra kritis. Ketika program pemerintah desa baik, tentu kita dukung. Tetapi ketika ada kebijakan yang perlu dikritisi, pemuda harus berani memberikan masukan dan kritik secara konstruktif,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah desa nantinya dapat membangun komunikasi yang terbuka dengan organisasi kepemudaan dan komunitas pemuda.
Dengan demikian, pemuda dapat berperan dalam pembangunan sekaligus ikut mengawal kebijakan agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, Muhlisin mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur politik uang dalam menentukan pilihan.
Menurutnya, masyarakat harus mempertimbangkan rekam jejak, integritas, kapasitas, serta visi dan misi calon kepala desa.
“Jangan tergiur dengan politik uang. Uang yang diterima mungkin hanya dirasakan sesaat, tetapi kepala desa yang kita pilih akan menentukan arah pembangunan dan nasib desa selama delapan tahun ke depan,” katanya.
Muhlisin juga mengajak seluruh calon kepala desa, tim pendukung, tokoh masyarakat, dan warga untuk menjaga kondusivitas selama tahapan Pilkades.
Perbedaan pilihan, kata dia, merupakan bagian dari demokrasi dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk memutus persaudaraan.
“Pilkades adalah proses memilih pemimpin, bukan mencari musuh. Siapa pun yang terpilih nantinya harus menjadi kepala desa bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi kelompok yang mendukungnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, peran pemuda tidak berhenti setelah proses pemungutan suara selesai. Pemuda harus tetap hadir untuk mendukung program yang baik sekaligus mengawal jalannya pemerintahan desa.
“Setelah Pilkades selesai, pemuda harus tetap bergerak. Kita dukung pemerintah desa dalam program yang baik, tetapi kita juga tetap kritis dan menjalankan fungsi kontrol sosial. Beda pilihan boleh, tetapi persaudaraan harus tetap dijaga,” pungkas Muhlisin.
(red)
