ESSENSI.ID – Aliansi BEM Banten Bersatu bersama Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar diskusi informal di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Serang, Sabtu (18/7/26) malam.

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 19.00 WIB tersebut menghadirkan sejumlah aktivis daerah hingga nasional.

Forum ini juga diikuti oleh para Presiden Mahasiswa beserta jajaran pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Banten.

Dalam diskusi tersebut, peserta menyoroti kondisi politik nasional, khususnya terkait peran partai politik yang dinilai mengalami penyimpangan dari fungsi idealnya.

Menurut peserta forum, partai politik seharusnya berperan sebagai pilar demokrasi yang mengedepankan kepentingan masyarakat serta menjaga mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan.

Namun, mereka menilai praktik politik yang berkembang saat ini justru menunjukkan kecenderungan sebaliknya.

Partai politik dianggap lebih mengedepankan kepentingan kelompok tertentu sehingga dinilai menjadi salah satu faktor penyebab berbagai persoalan kebijakan di Indonesia.

Atas dasar itu, forum mendorong perlunya reformasi politik yang dilakukan secara sistematis.

Mahasiswa menilai perubahan tersebut penting untuk membenahi akar persoalan yang mereka anggap berasal dari praktik oligarki di lingkungan partai-partai politik.

Wakil Koordinator BEM Banten Bersatu, Rizqi Ahmad Fauzi, menyampaikan bahwa prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin dalam sistem demokrasi dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam praktik politik di Indonesia saat ini.

“Rakyat seharusnya menjadi pemegang kedaulatan tertinggi, tapi di Indonesia kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat yang pake baju partai”. Ujarnya

Rizqi juga menekankan pentingnya memperkuat konsolidasi antara mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk membangun kesamaan pandangan dalam mewujudkan sistem politik yang lebih sehat dan terbebas dari kepentingan elektoral.

“Sejauh ini konsolidasi kita masih lemah dalam membuka lanskap geopolitik nasional, khususnya terkait dengan diskresi kewenangan parpol dalam mengambil kebijakan di Indonesia, maka perlu adanya kajian yang matang agar kita bisa konsisten mendorong perubahan dari bawah untuk mempersekusi oligarki-oligarki yang berbaju partai”. Ujarnya