ESSENSI.ID – Di ujung timur Sulawesi, truk-truk pengangkut bijih nikel berbaris sejak subuh menuju kawasan industri. Sebagian hasil tambangnya akan diolah menjadi prekursor baterai kendaraan listrik yang kelak dipasarkan di Berlin, Amsterdam, atau California, dipuji sebagai bagian dari solusi krisis iklim dunia.

Di saat yang sama, nelayan di teluk yang sama mengeluh air lautnya keruh oleh sedimentasi, dan warga sekitar smelter bergantung pada masker demi menghindari debu nikel yang mereka hirup setiap hari.

BACA JUGASejarah HMI: Dari Kampus Perjuangan hingga Menjadi Bagian Penting Sejarah Bangsa Indonesia

Kontras inilah yang membuat saya perlu menulis, karena di balik jargon transisi hijau yang terdengar mulia, ada pertarungan kekuasaan yang belum banyak dibicarakan secara jujur, terutama oleh kader-kader pergerakan yang mengaku peduli pada keadilan.

Materi tentang Geopolitik Hijau dan Arsitektur Kepemimpinan Global yang disampaikan dalam forum LK III kali ini menyentuh persoalan mendasar itu: siapa sebenarnya yang mengatur arah transisi energi dunia, dan atas kepentingan siapa aturan main itu dibuat.

Saya sepakat dengan pemaparan bahwa dunia hari ini memang tengah bergerak menuju dekarbonisasi, tetapi saya justru gelisah dengan bagaimana arsitektur kepemimpinan di balik pergerakan itu disusun.

Bukan oleh forum yang setara, melainkan oleh negara-negara industri lama yang kini memegang kendali standar, teknologi, dan pembiayaan hijau global.

BACA JUGAOpini: Pesta Babi, Merauke, dan Ujian Kebijakan Publik

Uni Eropa, misalnya, memberlakukan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dan regulasi anti-deforestasi (EUDR) dengan dalih menyelamatkan lingkungan global.

Namun, instrumen semacam ini pada praktiknya menjadi tarif tersembunyi yang membebani produk ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia, tanpa diimbangi transfer teknologi hijau maupun pendanaan iklim yang memadai.

Padahal, negara-negara industri itulah yang secara historis menyumbang porsi terbesar emisi karbon dunia sejak Revolusi Industri. Di sinilah letak standar ganda yang perlu saya kritik secara terbuka.

Dunia diminta menanggung beban krisis iklim secara bersama, tetapi biaya transisinya dibebankan secara tidak seimbang kepada negara-negara yang justru paling sedikit berkontribusi terhadap kerusakan itu. Ini bukan solidaritas ekologis, melainkan kolonialisme hijau dengan wajah baru yang lebih sopan.

Namun demikian, kritik saya tidak berhenti pada pihak luar. Sebagai kader HMI yang dituntut berpikir independen, saya juga harus jujur melihat ke dalam.

Kebijakan hilirisasi nikel yang digadang-gadang sebagai simbol kedaulatan ekonomi Indonesia pada kenyataannya masih menyisakan banyak persoalan ekologis dan sosial yang jarang diangkat ke permukaan.

Kawasan industri di Morowali dan Halmahera Tengah memang menyerap tenaga kerja dan mendongkrak nilai ekspor.

Namun, di baliknya ada deforestasi kawasan pesisir, pencemaran air laut oleh limbah smelter, konflik lahan dengan masyarakat adat, hingga ketergantungan pada tenaga kerja asing untuk posisi-posisi strategis.

Nilai tambah yang dijanjikan bagi rakyat sekitar sering kali tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang harus mereka tanggung dalam jangka panjang.

Dengan kata lain, hilirisasi kita hari ini masih berhenti pada level ekstraksi dan pengolahan dasar, belum benar-benar menjadi industri hijau yang berkelanjutan.

Tata kelola perizinan tambang yang longgar, lemahnya pengawasan lingkungan, dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan membuat proyek strategis nasional ini rawan direduksi menjadi sekadar pemindahan bahan mentah dengan label baru.

Jika HMI hanya sibuk mengkritik negara maju tanpa berani mengevaluasi kebijakan domestik semacam ini, maka gerakan kita kehilangan kredibilitas moralnya sendiri.

Yang menarik untuk direnungkan, Indonesia sebenarnya memiliki posisi tawar yang cukup kuat dalam peta geopolitik hijau dunia karena menguasai cadangan nikel terbesar di dunia, salah satu mineral kritis bagi industri baterai global.

Posisi ini seharusnya bisa dijadikan alat diplomasi untuk menuntut transfer teknologi, investasi hilir yang lebih dalam, serta perlakuan yang adil dalam rezim dagang hijau internasional.

Sayangnya, leverage strategis ini belum dimanfaatkan secara maksimal karena diplomasi ekonomi kita masih cenderung reaktif, menerima tawaran investasi apa adanya, alih-alih menyusun negosiasi jangka panjang yang benar-benar berpihak pada kedaulatan ekologi dan industri nasional sekaligus.

Tema besar LK III kali ini, “Menjembatani Akselerasi Industri dan Keadilan Ekologi demi Kedaulatan Masa Depan Indonesia”, menurut saya bukan sekadar slogan intelektual, melainkan tantangan konkret bagi kader HMI untuk keluar dari jebakan berpikir biner: memilih antara mendukung industrialisasi habis-habisan atau menolaknya sama sekali atas nama lingkungan.

Insan cita yang menjadi cita-cita pembentukan kader HMI menuntut kemampuan berpikir yang lebih matang dari itu, yaitu merumuskan jalan tengah yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan ekologi, dan berpihak pada kedaulatan tanpa terjebak romantisme antiindustri.

Sebagai kader, saya melihat forum LK III ini sebagai ruang yang tepat untuk menempa kepemimpinan semacam itu, kepemimpinan yang mampu membaca kepentingan geopolitik global secara kritis, sekaligus berani menyorot kelemahan kebijakan di rumah sendiri.

Independensi HMI selama ini teruji justru karena keberaniannya bersikap kritis ke segala arah, tanpa harus berpihak buta pada negara maupun mendewakan investasi asing.

Momentum transisi hijau dunia semestinya menjadi kesempatan bagi generasi kita untuk merumuskan model pembangunan yang benar-benar berdaulat, bukan sekadar berpindah dari ketergantungan pada bahan bakar fosil menuju ketergantungan baru pada rantai pasok mineral kritis yang dikendalikan pihak lain.

Pada akhirnya, keadilan ekologi dan akselerasi industri bukan dua kutub yang harus dipertentangkan, melainkan dua agenda yang harus dijembatani dengan kepemimpinan yang berani mengambil sikap tegas, kritis pada negara maju yang menyembunyikan kepentingan ekonomi di balik jargon iklim, sekaligus kritis pada kebijakan domestik yang belum sepenuhnya menempatkan rakyat dan lingkungan sebagai pusat pembangunan.

Di titik itulah kader HMI dituntut hadir, bukan sekadar sebagai penonton geopolitik hijau dunia, tetapi sebagai perumus arah baru bagi masa depan ekologi dan industri Indonesia.