Di Tengah Aksi Dukung MBG, Mahamuda Bekasi Soroti Transparansi dan Pengawasan
ESSENSI.ID – Aksi yang digelar massa yang mengatasnamakan Masyarakat Bekasi Peduli Gizi Anak Bangsa di Kabupaten Bekasi, Sabtu (20/6/2026), mendapat tanggapan dari Mahamuda Bekasi.
Organisasi kepemudaan tersebut menilai bahwa keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang penting, namun evaluasi terhadap tata kelola dan pelaksanaan program tidak boleh diabaikan.
Sekretaris Jenderal Mahamuda Bekasi, Jaelani Nurseha, mengatakan dukungan terhadap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak harus tetap dibarengi dengan pengawasan dan evaluasi yang objektif.
Menurutnya, fokus publik tidak semestinya hanya diarahkan pada keberlanjutan program, melainkan juga pada berbagai persoalan yang muncul selama implementasi di lapangan.
“Jangan sampai publik hanya diajak berbicara soal keberlanjutan program, tetapi menutup mata terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Yang harus menjadi prioritas adalah bagaimana program ini benar-benar berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan masalah baru,” ujar Jaelani dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan pihak penyelenggara Program MBG. Salah satunya adalah transparansi dalam pengelolaan anggaran serta mekanisme penunjukan mitra pelaksana.
Masyarakat, kata dia, berhak mengetahui bagaimana proses distribusi anggaran dilakukan, siapa saja pihak yang terlibat, serta bagaimana sistem pengawasan dijalankan guna memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Selain itu, Mahamuda Bekasi juga menyoroti berbagai laporan terkait keterlambatan pembayaran kepada penyedia makanan di sejumlah daerah. Persoalan tersebut dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan layanan dan berdampak langsung terhadap penerima manfaat program.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap kualitas makanan yang disajikan kepada peserta program. Menurut Jaelani, tujuan meningkatkan gizi anak tidak boleh mengesampingkan standar keamanan pangan, kualitas bahan baku, maupun aspek kesehatan dalam proses penyajian makanan.
Mahamuda Bekasi juga mendorong agar pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dilakukan secara terbuka dan berkeadilan. Program MBG dinilai memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian daerah, sehingga manfaatnya harus dirasakan secara merata dan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
“Kami mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan Program MBG bukan pada banyaknya kegiatan seremonial atau mobilisasi dukungan, melainkan pada kualitas pelayanan yang diterima anak-anak Indonesia, peningkatan status gizi, dan tata kelola yang bersih dari penyimpangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mahamuda Bekasi mengajak masyarakat untuk tetap mengawal jalannya program secara kritis dan objektif. Menurut mereka, dukungan terhadap kebijakan pemerintah tidak boleh menghilangkan fungsi kontrol publik terhadap penggunaan anggaran negara.
“Mendukung program pemerintah adalah hak setiap warga negara. Namun mengawasi penggunaan uang negara juga merupakan kewajiban bersama. Kritik yang konstruktif tidak boleh dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap program, melainkan bagian dari upaya memastikan program benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” lanjut Jaelani.
Mahamuda Bekasi menegaskan bahwa ruang evaluasi terhadap Program MBG perlu terus dibuka agar tujuan meningkatkan kualitas generasi bangsa dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.
Aksi Masyarakat Bekasi Peduli Gizi Anak Bangsa sebelumnya digelar sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi anak serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan UMKM lokal.
Namun di tengah dukungan tersebut, Mahamuda Bekasi mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh keberlangsungannya, melainkan juga oleh kualitas tata kelola dan pelaksanaannya di lapangan.
