ESSENSI.ID – Presiden Prabowo Subianto dinilai menunjukkan sikap menghormati oposisi setelah menyampaikan ucapan terima kasih kepada PDI Perjuangan dan Megawati Soekarnoputri yang memilih berada di luar pemerintahan.

Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan pernyataan Prabowo menjadi bukti bahwa kepala negara menghargai keberadaan oposisi dalam sistem demokrasi. Ia menilai pidato tersebut mencerminkan sikap kenegarawanan dan penghormatan terhadap mekanisme checks and balances.

“Kalau ada pemimpin yang anti-demokrasi, biasanya oposisi dianggap ancaman. Tetapi Presiden Prabowo justru mengatakan bahwa keberadaan PDIP di luar pemerintahan perlu dihormati. Artinya beliau memahami bahwa demokrasi tidak harus seragam, tidak harus semua masuk pemerintah,” kata Bahtra.

Menurut Bahtra, perbedaan pandangan politik tidak menghilangkan rasa hormat dan persaudaraan antarelite bangsa. Ia juga menyebut Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang inklusif, terbuka terhadap kritik, dan mengedepankan persatuan nasional.

Sebelumnya, dalam pidato di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD, Prabowo mengaku menghargai keputusan PDIP tetap berada di luar kabinet. Ia menyebut demokrasi membutuhkan mekanisme pengawasan dan kritik terhadap pemerintah.

“Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu, demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah,” ujar Prabowo.

“Saya mengerti itu, sebenernya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita, memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik, setiap pemimpin harus mau dikritik,” sambungnya.

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, turut merespons pernyataan tersebut. Ia menegaskan posisi PDIP di luar pemerintahan bukan soal kalah atau menang, melainkan bentuk pengawasan dengan memberikan kritik yang konstruktif kepada pemerintah.