ESSENSI.ID – Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kerap menyeret nama PDIP demi kepentingan pencitraan politik dan elektoral. Menurutnya, langkah tersebut hanya menjadi gimmick politik yang dinilai masyarakat sudah tidak lagi menarik perhatian.

Pernyataan itu disampaikan Deddy sebagai tanggapan atas komentar Ketua DPP PSI Bestari Barus yang mempertanyakan alasan PDIP masih terus mengomentari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), meski Jokowi bukan lagi kader partai berlambang banteng tersebut.

BACA JUGABupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka KPK, PDIP Siapkan Sanksi Tegas

Deddy juga menyindir PSI yang dinilainya belum menunjukkan sikap kritis terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Perasaan nggak pernah kedengaran tuh suara PSI (kritisi isu rakyat), sibuk nyeret-nyeret PDI Perjuangan saja. Rakyat sudah bosan dengan gimmick PSI,” kata Deddy kepada wartawan, Minggu (5/7/2026) dikutip dari detikNews.

Deddy menilai PSI lebih sering melontarkan pernyataan yang bersifat sensasional dibanding menyuarakan kepentingan publik. Ia pun menunggu sikap politik PSI terhadap berbagai isu yang tengah menjadi perhatian masyarakat.

“Sudahlah rakyat juga tahu mereka cuma bikin sensasi buat pansos elektoral,” ujarnya.

BACA JUGAPengamat Baca Manuver Jokowi sebagai Penguatan Jejaring Politik Menuju 2029

“Ditunggu suaranya soal tuntutan mahasiswa, kasus suap Bupati Kuansing dan soal-soal lain yang terkait dengan rakyat,” sambungnya.

Sementara itu, politikus PDIP Guntur Romli turut menanggapi pernyataan PSI yang optimistis dapat menjadikan Jawa Tengah sebagai “kandang gajah”. Menurutnya, PSI tidak perlu menunjukkan sikap yang berlebihan dalam menyampaikan target politik tersebut.

“PSI jangan terlalu sombong, Jokowi memaksakan keliling artinya PSI sangat lemah, kalau PSI kuat Jokowi pastinya cuma istirahat dan santai-santai saja. Safari politik itu juga pengalihan isu dari Sekjen PSI yang mengaku menerima duit dari Bupati Kuansing yang baru dikembalikan 10 hari kemudian,” kata Guntur kepada wartawan, Minggu (5/7).

Guntur juga menyoroti penanganan sejumlah perkara yang melibatkan kader PSI. Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap adil dalam proses penegakan hukum.

BACA JUGAMantan Caleg PDIP Diduga Otaki Pembunuhan WN Korea Selatan di Tambun Selatan

“KPK harus jangan tebang pilih masa butuh 10 hari baru dikembalikan, itu tidak menggugurkan peristiwa pidana, juga terhadap Ketua Harian PSI Ahmad Ali yang rumahnya sudah digeledah, duit miliaran disita tapi sampai saat ini aman-aman saja,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Guntur menilai pernyataan PSI mengenai ambisi merebut basis suara PDIP di Jawa Tengah tidak perlu dianggap sebagai ancaman. Ia menilai capaian PSI pada Pemilu 2024 belum menunjukkan kekuatan politik yang signifikan.

“Itu bentuk kesombongan saja, bukan pernyataan yang perlu ditanggapi, apalagi dikhawatirkan, kalau PSI itu parpol nomor dua di 2024, terus bilang mau rebut kandang Banteng, itu lebih masuk akal,” katanya.

“PSI 2024 aja gagal masuk parlemen, meski didukung penuh oleh Jokowi yang waktu itu masih presiden, dengan tagline PSI Partai Jokowi, pasang foto Jokowi di semua baliho, jadi presiden saja Jokowi gagal meloloskan PSI, apalagi tidak jadi presiden. PSI jangan sombong,” imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bestari Barus mengaku heran karena PDIP dinilainya masih terus memberikan komentar terhadap Jokowi, padahal mantan presiden tersebut sudah tidak lagi menjadi kader partai tersebut.

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap komentar Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang meminta Jokowi membawa ijazah saat melakukan safari politik.

“Iya, harap maklum saja. Saya juga heran gitu. Kenapa para anggota DPR RI PDIP ini lebih senang mengomentari PSI dan Pak Jokowi ketimbang bekerja untuk rakyat, gitu. Dan berapa anggota dewan tuh Hugua, Deddy Sitorus. Apa di PDIP tuh enggak ada kerjaan lain apa ya?” kata Bestari kepada wartawan saat dihubungi, Sabtu (4/7). (**)