ESSENSI.ID – Di tengah berbagai persoalan daerah yang dinilai belum terselesaikan, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, justru mengambil langkah hukum dengan melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polres Metro Bekasi.

Langkah tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Asep Surya Atmaja, Sarino. Ia menyampaikan pihaknya ditunjuk untuk mendampingi pelaporan terhadap akun TikTok bernama “Bekasi Masih Kusut”.

Menurut Sarino, laporan dibuat karena adanya dugaan penyebaran informasi bohong atau hoaks yang dinilai merugikan kliennya sebagai pejabat publik.

“Yang (melaporkan) akun medsos itu Pak Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja. Kebetulan saya diminta jadi tim hukumnya,” ungkap Sarino kepada awak media, Rabu (20/5/2026).

Sarino yang juga dikenal sebagai Koordinator Presidium Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) menjelaskan bahwa pelaporan tersebut bertujuan menindaklanjuti unggahan yang dianggap tidak jelas sumber dan validitas informasinya. Meski demikian, ia menegaskan langkah itu tidak serta-merta untuk mempidanakan masyarakat, melainkan meminta klarifikasi.

“Secara prinsip Pak Plt juga sebenarnya tidak langsung ke ranah pidananya. Tapi substansinya ini kan berita hoaks yang tidak diketahui sumber beritanya dari mana tentang kebenarannya,” dalih Sarino.

Langkah hukum tersebut kemudian menuai kritik dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Sekretaris Jenderal Mahamuda, Jaelani Nurseha, mengecam tindakan tersebut dan menilai langkah itu sebagai bentuk pembungkaman terhadap suara masyarakat.

Menurut Jaelani, nama akun “Bekasi Masih Kusut” justru menggambarkan kondisi Kabupaten Bekasi saat ini sehingga dinilai ironis apabila akun tersebut dilaporkan oleh kepala daerah sendiri.

“Tindakan Plt Bupati ini sangat memalukan dan memperlihatkan skala prioritas yang keliru. Bekasi ini sedang menghadapi banyak masalah pelik, mulai dari infrastruktur hancur, pengangguran, hingga persoalan pelayanan publik. Nama akunnya saja ‘Bekasi Masih Kusut’, ya karena memang kenyataannya Bekasi masih kusut! Alih-alih fokus bekerja membereskan kekusutan itu, Plt Bupati malah sibuk urus TikTok,” tegas Jaelani dengan nada geram.

Ia juga menyoroti keterlibatan tokoh buruh yang dinilai kini membela penguasa dan menekan kritik masyarakat di media sosial. Menurutnya, pejabat publik seharusnya terbuka terhadap kritik karena jabatan yang diemban berasal dari mandat rakyat.

“Ini adalah preseden buruk bagi demokrasi di Bekasi. Kalau sedikit-sedikit dilaporkan dengan dalih hoaks tanpa ada ruang dialog terbuka, ini namanya antikritik. Warga butuh solusi nyata di lapangan, bukan laporan polisi!” pungkas Sekjen Mahamuda tersebut.