ESSENSI.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 berjalan secara transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan peninjauan langsung ke pusat layanan SPMB yang berlokasi di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Senin (9/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Dedi memantau jalannya pelayanan sekaligus menerima berbagai masukan, aduan, dan aspirasi masyarakat terkait proses penerimaan murid baru. Ia juga berdialog langsung dengan sejumlah orang tua siswa yang datang untuk mencari informasi maupun menyampaikan kendala yang mereka hadapi selama proses berlangsung.

Gubernur Jelaskan Perbedaan PCMB dan SPMB

Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Menurutnya, tahapan yang saat ini berlangsung masih berupa pemetaan calon murid dan belum memasuki proses pendaftaran resmi. Melalui PCMB, pemerintah dapat memetakan peluang penerimaan siswa di sekolah tujuan sekaligus mendeteksi potensi kendala sebelum proses penerimaan resmi dimulai.

“PCMB merupakan proses pemetaan untuk melihat potensi penerimaan calon murid di sekolah tujuan. Ini bukan pendaftaran. Justru, melalui pemetaan ini berbagai kendala bisa diketahui lebih awal sebelum pelaksanaan SPMB,” jelas Dedi Mulyadi.

Membantu Menyiapkan Alternatif Sekolah

Dedi mengibaratkan PCMB sebagai tahap simulasi sebelum proses penerimaan murid baru dilaksanakan secara resmi. Tahapan ini memberikan gambaran kepada calon murid dan orang tua mengenai peluang diterima di sekolah tujuan sehingga mereka dapat menyiapkan pilihan alternatif apabila diperlukan.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengantisipasi kepanikan yang kerap terjadi ketika hasil seleksi diumumkan dan waktu untuk mencari sekolah lain sudah sangat terbatas.

“Lebih baik kesulitan diketahui sekarang saat masih ada waktu untuk memperbaiki. Daripada persoalan baru muncul setelah proses penerimaan ditutup dan kesempatan melakukan perbaikan sudah tidak ada,” ujarnya.

Soroti Kendala Teknis Aplikasi

Selain memberikan penjelasan kepada masyarakat, Gubernur juga menyoroti sejumlah kendala teknis yang ditemukan dalam aplikasi layanan SPMB.

Berdasarkan laporan yang diterima, sebagian besar permasalahan yang muncul masih berkaitan dengan aspek teknis sistem yang dinilai dapat diperbaiki dan disempurnakan.

Karena itu, Dedi meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan aplikasi guna meningkatkan kualitas layanan serta memudahkan akses masyarakat.

Meski demikian, ia memastikan masyarakat tidak perlu khawatir karena masih tersedia waktu yang cukup untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum tahapan penerimaan resmi dimulai.

Penilaian Tetap Mengacu Regulasi

Dalam dialog bersama masyarakat, Dedi juga menjelaskan bahwa sejumlah perbedaan hasil penilaian yang dipersoalkan orang tua siswa umumnya berkaitan dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Penilaian prestasi, persyaratan administrasi, hingga berbagai aspek seleksi lainnya tetap harus mengacu pada aturan resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memahami bahwa setiap keputusan dalam proses penerimaan murid baru didasarkan pada regulasi yang berlaku.

Imbau Masyarakat Tidak Panik

Pada kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi mengimbau para orang tua siswa agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Menurutnya, tujuan utama pelaksanaan pemetaan calon murid adalah untuk mendeteksi berbagai persoalan sejak awal sehingga pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perbaikan dan penyelesaian.

“Kepada seluruh orang tua siswa, saya minta tidak panik. Tujuan pemetaan ini justru agar kita bisa mengetahui berbagai persoalan lebih awal dan memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikannya,” tegasnya.

Dedi juga mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran dalam proses penerimaan murid baru.

“Kalau memang ada, sebutkan siapa pelakunya, siapa gurunya, siapa pejabatnya, dan di mana kejadiannya. Laporkan saja, akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Komitmen Wujudkan SPMB Transparan

Melalui peninjauan langsung ke pusat layanan SPMB, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan proses penerimaan murid baru yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Evaluasi berkelanjutan terhadap sistem layanan, keterbukaan informasi, serta partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan SPMB Jawa Barat 2026 yang lebih baik serta bebas dari berbagai bentuk pelanggaran.