ESSENSI.ID – Demokrasi desa seharusnya dimulai dari kepatuhan terhadap aturan. Namun menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Bekasi 2026, publik justru disuguhi fenomena yang menggelitik sekaligus mengkhawatirkan: tahapan belum berjalan, tetapi sebagian orang tampaknya sudah merasa menjadi calon, bahkan seolah-olah sudah menang.

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor 100.3.4.2/SE-43/DPMD, Pilkades Serentak 2026 akan digelar di 154 desa. Tahapan resmi telah disusun secara rinci, mulai dari pembentukan panitia, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye hingga pemungutan suara pada 20 September 2026.

Namun fakta di lapangan menunjukkan realitas yang berbeda. Sebelum tahapan pencalonan dimulai, sejumlah alat peraga sudah bertebaran dengan tulisan “Calon Kepala Desa”. Padahal, berdasarkan jadwal resmi Pilkades, pendaftaran bakal calon baru dibuka pada 26 Juli hingga 2 Agustus 2026. Sementara penetapan calon kepala desa baru dilakukan pada 27 Agustus 2026.

Pertanyaannya sederhana, dari mana status “calon” itu diperoleh?

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah beberapa kali diperbarui, terakhir melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, seseorang baru dapat disebut sebagai calon kepala desa setelah melalui tahapan administrasi dan ditetapkan secara resmi oleh panitia pemilihan.

Artinya, secara hukum dan administrasi, status calon belum lahir sebelum adanya penetapan tersebut.

Namun tampaknya sebagian kontestan memiliki kemampuan yang tidak dimiliki masyarakat biasa, mampu melompati tahapan yang telah ditetapkan pemerintah. Ketika regulasi mengatakan seseorang masih berstatus bakal calon, baliho di lapangan justru telah lebih dulu mengangkat derajatnya menjadi calon kepala desa.

Mungkin ini inovasi baru dalam demokrasi desa: status politik ditentukan oleh ukuran spanduk, bukan oleh keputusan panitia.

Padahal, salah satu asas utama penyelenggaraan pemerintahan desa adalah kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Jika sejak garis start aturan sudah dianggap fleksibel, maka publik berhak mempertanyakan bagaimana aturan akan dihormati ketika kekuasaan benar-benar berada di tangan pemenang.

Ketika Aparatur Desa Kehilangan Jarak

Persoalan berikutnya yang tak kalah serius adalah dugaan keterlibatan sejumlah perangkat desa, termasuk unsur RT dan RW, dalam memberikan dukungan kepada petahana maupun bakal calon tertentu.

Fenomena ini bukan sekadar urusan preferensi politik pribadi. Dalam struktur pemerintahan desa, perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang seharusnya berdiri di atas semua kepentingan politik.

Undang-Undang Desa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus berlandaskan profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, serta kepentingan umum.

Karena itu, ketika aparatur desa mulai terlihat aktif menggalang dukungan, masyarakat tentu berhak bertanya: apakah mereka sedang menjalankan fungsi pelayanan publik atau sedang bekerja sebagai tim pemenangan?

Netralitas bukan sekadar slogan yang dipasang dalam spanduk sosialisasi. Netralitas adalah fondasi kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.

Ketika fondasi itu mulai retak, yang muncul bukan lagi kompetisi yang sehat, melainkan kecurigaan bahwa arena pertandingan sedang dimiringkan untuk pihak tertentu.

Bansos dan Politik: Dua Hal yang Seharusnya Tidak Dicampur

Di tengah dinamika tersebut, muncul pula laporan masyarakat mengenai dugaan pemanfaatan momentum pembagian bantuan sosial untuk kepentingan politik menjelang Pilkades.

Dalam berbagai cerita yang beredar, bantuan sosial disebut dibagikan bersamaan dengan atribut atau stiker bakal calon tertentu. Bahkan terdapat informasi mengenai dugaan adanya permintaan sejumlah uang dalam momentum pembagian bantuan maupun aktivitas politik lainnya.

Tentu seluruh informasi tersebut perlu diverifikasi dan dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Namun jika praktik-praktik semacam itu benar terjadi, maka persoalannya tidak lagi berada pada wilayah etika semata.

Bantuan sosial adalah hak masyarakat. Bantuan sosial bukan alat kampanye. Bantuan sosial juga bukan investasi politik yang dapat ditukar dengan loyalitas pemilih.

Ketika program yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan sosial mulai digunakan untuk membangun citra politik, maka batas antara pelayanan publik dan kepentingan elektoral menjadi semakin kabur.

Demokrasi yang sehat tidak lahir dari rasa sungkan penerima bantuan kepada pemberinya. Demokrasi yang sehat lahir dari kebebasan warga menentukan pilihan tanpa tekanan, tanpa intimidasi, dan tanpa transaksi.

Normalisasi Pelanggaran adalah Ancaman Sesungguhnya

Masalah terbesar Pilkades Bekasi 2026 mungkin bukan terletak pada satu atau dua dugaan pelanggaran yang muncul hari ini.

Ancaman sesungguhnya adalah ketika pelanggaran mulai dianggap sebagai sesuatu yang biasa.

Ketika baliho mendahului tahapan dianggap wajar.

Ketika aparatur kehilangan netralitas dianggap lumrah.

Ketika bantuan sosial mulai bersentuhan dengan kepentingan politik dianggap tradisi.

Demokrasi tidak runtuh dalam satu peristiwa besar. Demokrasi biasanya melemah perlahan karena terlalu banyak penyimpangan kecil yang dibiarkan tumbuh menjadi kebiasaan.

Masih ada waktu sebelum masa kampanye resmi dimulai pada 14 hingga 16 September 2026. Masih ada ruang bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), panitia Pilkades, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kecamatan, serta aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh peserta bermain dalam aturan yang sama.

Sebab pada akhirnya, kualitas kepala desa terpilih tidak hanya ditentukan oleh jumlah suara yang diperoleh pada hari pemungutan suara.

Kualitas itu juga ditentukan oleh bagaimana ia mencapai kemenangan.

Jika sejak awal tahapan aturan sudah didahului oleh baliho, netralitas digadaikan demi dukungan politik, dan program publik dimanfaatkan sebagai alat pencitraan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar hasil Pilkades.

Yang dipertaruhkan adalah marwah demokrasi desa itu sendiri.

Referensi: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya; Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2020; Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor 100.3.4.2/SE-43/DPMD; Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Bekasi Tahun 2026; serta berbagai informasi dan temuan lapangan yang dihimpun redaksi.

Penulis: Moh. Faisal