ESSENSI.ID – Partai Demokrat memberikan klarifikasi terkait beredarnya daftar nama yang dikaitkan dengan kasus di Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk penyebutan frasa “dua orang Kolonel usulan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)”.

Isu tersebut mencuat setelah mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam sejumlah informasi yang beredar, Sony disebut akan mengungkap puluhan nama yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang menjeratnya. Salah satu nama yang turut disebut adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menanggapi hal tersebut, Partai Demokrat menegaskan bahwa AHY tidak memiliki hubungan ataupun keterkaitan dengan Sony Sonjaya terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun program-program BGN lainnya.

Penegasan itu disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

Menurut Herzaky, AHY tidak mengenal Sony Sonjaya, tidak pernah bertemu, maupun berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Selain itu, AHY juga disebut tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Dalam postingan tersebut tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan frasa “AHY” maupun siapa “2 Orang Kolonel” yang dimaksud. Namun, apabila yang dimaksud adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, maka Partai Demokrat menegaskan bahwa pengaitan tersebut tidak memiliki dasar fakta apapun,” ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Rabu (10/6/2026).

Ia menambahkan, frasa “2 orang Kolonel usulan AHY” yang beredar tersebut, apabila merujuk kepada Agus Harimurti Yudhoyono, dipastikan tidak benar dan merupakan tuduhan yang tidak berdasar.

“Partai Demokrat menghormati kebebasan pers dan mendukung kerja jurnalistik yang profesional. Namun, kami berharap setiap informasi yang menyebut nama individu maupun institusi disampaikan secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta yang terverifikasi,” tandasnya.