ESSENSI.ID – Pemerintah Kabupaten Bekasi tengah menyiapkan rencana penataan jangka panjang terhadap Pasar Tumpah Cikarang Utara. Rencana tersebut mencakup revitalisasi kawasan, pembenahan fasilitas, hingga pengembangan pasar bertingkat sebagai bagian dari penataan kawasan perdagangan.

Upaya ini tidak hanya berfokus pada penertiban pedagang, tetapi juga pada peningkatan fasilitas serta penataan kawasan agar lebih tertib dan mampu menampung aktivitas ekonomi yang terus berkembang.

Pemerintah daerah menilai pengembangan pasar perlu dilakukan secara bertahap dengan konsep penataan berbasis klaster, sehingga aktivitas perdagangan dapat lebih terorganisir sesuai jenis dagangannya.

Rencana pengembangan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD Kabupaten Bekasi dan perangkat daerah terkait, terutama menyangkut aspek penganggaran dan tahapan pembangunan. Pemerintah daerah juga menilai pembangunan pasar representatif sudah menjadi kebutuhan yang lama belum terealisasi.

“Saya juga ingin ada penataan jangka panjang. Nantinya lokasi tempat mereka berdagang bisa diperluas dan diperbaiki secara bertahap sehingga mampu menampung lebih banyak pedagang sesuai dengan klaster dagangannya,” ujarnya dalam rapat koordinasi penataan Pasar Tumpah Cikarang, Kamis, 7 Mei 2026.

“Ke depan kita ingin ada perluasan dan penataan pasar. Tentu hal ini harus didiskusikan bersama instansi terkait dan DPRD dalam pembahasan anggarannya. Persoalan pembangunan pasar ini sudah sejak lama belum terwujud,” tambahnya.

Selain pengembangan kawasan, Pemkab Bekasi juga akan membenahi fasilitas pendukung seperti sanitasi, saluran air, dan pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih bersih dan nyaman.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya, menyebutkan bahwa langkah jangka menengah yang disiapkan adalah pembongkaran bangunan bekas Ramayana untuk ditata menjadi area perdagangan berbasis klaster dengan tenda pedagang.

Sementara itu, dalam jangka panjang, kawasan tersebut direncanakan akan dibangun menjadi pasar bertingkat yang dapat menampung aktivitas perdagangan sekaligus menjadi pusat ekonomi masyarakat.

“Nantinya akan dibuatkan SK Bupati terkait mekanisme serta aturan pengelolaan dan penataan pasar secara terintegrasi lintas sektor sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi,” tandasnya. (red)