ESSENSI.ID – Pemerintah terus memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Hingga Mei 2026, realisasi anggaran program unggulan tersebut telah mencapai Rp88,15 triliun atau meningkat 17,53 persen dibandingkan posisi April 2026 yang sebesar Rp75 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, peningkatan anggaran tersebut sejalan dengan semakin luasnya cakupan penerima manfaat dan bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh Indonesia.

“Makanan bergizi gratis sampai sekarang sudah mencapai Rp88,15 triliun untuk 63,13 juta penerima dan 29.670 SPPG,” kata Purbaya pada konferensi pers APBN KiTa, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, pelaksanaan MBG saat ini semakin merata dan kualitas layanan yang diberikan juga terus mengalami perbaikan. Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang untuk melakukan penyesuaian anggaran apabila diperlukan demi menjaga kesehatan fiskal negara.

“Saya bisa cut anggaran kalau diperlukan. Tapi sekarang keadaanya bagus, saya tidak cut lagi. Underline saya bilang, bisa dari MBG. Tentu saja itu tergantung pada keputusan Bapak Presiden. Tapi yang clear Bapak Presiden jelas ingin efisiensi juga,” ujarnya.

Purbaya menegaskan evaluasi terhadap penggunaan anggaran negara terus dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Komitmen tersebut, menurutnya, tercermin dari berbagai langkah pembenahan yang dilakukan pemerintah, termasuk pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kepala BGN diganti segala macam. Itu kan jelas menunjukkan komitmen bapak Presiden untuk menjaga belanja, tidak sembarangan dan untuk menjaga fiskal defisitnya di bawah 3 persen,” ujarnya.

Berdasarkan data pemerintah, total penerima manfaat Program MBG saat ini mencapai 63,13 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 48,9 juta merupakan peserta didik, sementara 14,3 juta lainnya berasal dari kelompok non-siswa yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Fokus Baru ke Daerah 3T dan Kelompok Rentan

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengatakan pemerintah kini mengarahkan fokus program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau yang dikenal sebagai kelompok 3B.

Langkah tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat intervensi gizi pada kelompok yang dinilai paling membutuhkan.

“Sekarang kita fokuskan ke 3T dan terutama untuk 3B. Setelah kita diskusi bersama para pakar, intervensi gizi itu memang paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia sembilan tahun atau sekolah dasar (SD). Nah, kita sekarang mengejar ke sana,” kata Nanik.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, BGN telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh SPPG agar turut melayani kelompok sasaran 3B. Pemerintah bahkan menyiapkan langkah penangguhan bagi satuan pelayanan yang tidak menjalankan ketentuan tersebut.

Selain itu, pembangunan SPPG di kawasan 3T akan dilakukan melalui sejumlah skema alternatif agar tidak menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kemarin kita sampai mengeluarkan ancaman, SPPG harus ada 3B. Kalau enggak, kita suspend (tangguhkan). Alhamdulillah, hasilnya bagus, dalam dua minggu itu ada 22 juta penerima 3B. Yang terpenting saat ini kita fokus, agar anggarannya juga fokus ke sana, sehingga tercapai targetnya,” ujar dia.

Pemerintah berharap fokus baru tersebut dapat mempercepat perbaikan kualitas gizi masyarakat, khususnya pada masa emas pertumbuhan anak, sekaligus memastikan penggunaan anggaran MBG berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.