ESSENSI.ID – Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang mengaku belum kembali menjalin komunikasi dengan Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi.

Hal tersebut disampaikan Ade usai mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jumat (5/6/26).

Ade mengatakan, sejak dirinya ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), komunikasi dengan Asep yang kini memimpin jalannya pemerintahan Kabupaten Bekasi terhenti.

“Kalau untuk saat ini, semenjak saya ditahan di KPK, tidak ada komunikasi,” kata Ade Kuswara Kunang dikutip dari Cikarang Ekspres ketika diwawancarai di lokasi.

Menanggapi kabar mengenai sulitnya akses komunikasi antara dirinya dan Asep yang diduga terhambat pihak tertentu, Ade kembali menegaskan bahwa tidak ada komunikasi yang terjalin hingga saat ini. Ia memilih untuk berkonsentrasi pada proses hukum yang sedang dihadapinya.

“Tidak ada sama sekali. Dan saya pun lagi fokus dengan urusan saya, dengan proses hukum, biar saya jalankan. Saya mohon doanya saja,” ujarnya.

Meskipun tidak lagi berkomunikasi secara langsung, Ade mengaku menitipkan pesan kepada Asep agar tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menurutnya, perhatian terhadap sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan sarana dan prasarana harus tetap menjadi fokus utama sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Saya itu nitip satu. Pertama, sekarang dia menjadi Plt Bupati Bekasi, tolong kebutuhan dasar itu pendidikan, kesehatan, sarana-prasarana ini harus sesuai dengan RPJMD yang pada waktu itu kita submit di visi-misi kita,” ungkapnya.

Selain itu, Ade mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya berkutat pada pekerjaan administratif di kantor. Ia menilai pejabat daerah perlu lebih sering turun langsung ke masyarakat untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan warga secara nyata.

“Cobalah masyarakat Kabupaten Bekasi ini coba ditengok ke bawah. Jangan selalu kita urusan di kantor,” katanya.

Ade menilai pemetaan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah akan lebih mudah dilakukan apabila pemerintah aktif menyerap aspirasi warga. Dengan demikian, kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur dapat ditentukan berdasarkan skala prioritas yang tepat.

“Itu bagaimana kita untuk mendengar aspirasi masyarakat di bawah. Nah di situ masyarakat mana kita clusterkan di setiap wilayah, baik kecamatan ada kebutuhan pendidikan, kesehatan atau sarana dan prasarana, itu nanti kita akan tahu sendiri,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar penyelenggaraan pemerintahan tidak terlalu dipengaruhi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

“Artinya jangan ada apa-apa kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak,” tegasnya.

Walaupun sedang menjalani proses hukum, Ade mengaku masih mengikuti perkembangan situasi di Kabupaten Bekasi. Ia bahkan sesekali memantau pemberitaan media untuk mengetahui berbagai isu dan polemik yang berkembang.

“Kan kalau di berita ini banyak polemik. Saya juga menyimak kadang kalau saya lagi sidang, pinjam handphone lihat media,” tandasnya.