ESSENSI.ID – Pemerintah Kabupaten Bekasi membuka peluang keterlibatan mahasiswa dalam forum strategis daerah usai aksi demonstrasi Cipayung Plus bertajuk ‘BenahinBekasi’ beberapa waktu lalu.

Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengaku telah bertemu dengan sejumlah ketua organisasi mahasiswa seperti HMI, PMII dan GMNI Kabupaten Bekasi di Hotel Swisbelin, Cikarang Utara, Rabu (6/5).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas rencana pembentukan Satuan Tugas Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Forum Corporate Social Responsibility (CSR).

“Mahasiswa nanti akan dilibatkan bersama akademisi, ormas, LSM, media dan tokoh masyarakat,” kata Asep Surya Atmaja ketika dikutip dari Cikarang Ekspres, Kamis (7/5).

Menurut Asep, pemerintah daerah membutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan pembangunan di Kabupaten Bekasi, termasuk optimalisasi dana CSR perusahaan dan peningkatan PAD.

Pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Senin (11/5). Dalam forum itu, mahasiswa diminta menyiapkan ide dan kajian yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah.

“Akademisi punya kajian, mahasiswa punya gagasan, ormas dan tokoh masyarakat juga akan dilibatkan,” ujarnya.

Langkah Pemkab Bekasi tersebut dinilai sebagai upaya meredam ketegangan pasca aksi demonstrasi mahasiswa. Di sisi lain, muncul anggapan adanya “kursi” yang mulai disiapkan bagi kelompok mahasiswa dalam proses pengambilan kebijakan daerah.

Meski demikian, Asep menegaskan pelibatan berbagai unsur dilakukan untuk membangun kerja kolektif dalam pemerintahan.

“Hari ini Plt Bupati bukan superman, tapi super team,” bebernya.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Bekasi Karawang (UMBK), Hamluddin, menilai gerakan mahasiswa saat ini tengah menghadapi krisis independensi.

“Gerakan mahasiswa saat ini memang menuai banyak kritik karena cenderung pragmatis,” kata Hamluddin.

Menurut dia, keterlibatan mahasiswa dalam forum atau program bentukan pemerintah memang dapat dimaknai sebagai ruang partisipasi. Namun di sisi lain, hal itu juga berpotensi menjadi strategi kelompok kepentingan untuk mereduksi independensi gerakan mahasiswa.

“Keterlibatan dalam program pemerintah bisa menjadi salah satu upaya kelompok kepentingan untuk mereduksi independensi,” ujarnya.

Hamluddin mengatakan mahasiswa tetap harus menjaga jarak kritis dengan pemerintah agar tidak berubah hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan.

“Kalau mahasiswa terlalu dekat dengan kekuasaan, ada risiko fungsi kontrolnya melemah,” tandasnya.

Sementara itu, Dosen Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM Indonesia), Adi Susila, menilai pelibatan mahasiswa dalam forum strategis Pemkab Bekasi dapat dipandang sebagai bagian dari konsep collaborative governance atau tata kelola pemerintahan kolaboratif.

“Prasangka baiknya, semua elemen masyarakat harusnya berpartisipasi dalam pembangunan. Pemerintah daerah tidak lagi bisa menyelesaikan permasalahan publik sendirian,” kata Adi Susila.

Meski demikian, ia menegaskan keterlibatan mahasiswa dalam forum bentukan pemerintah tidak seharusnya menghilangkan sikap kritis gerakan mahasiswa.

“Seharusnya tidak. Idealnya mahasiswa tetap kritis baik di dalam sistem maupun di luar sistem,” ujarnya.