ESSENSI.ID – BADAN Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan pendistribusian program makan bergizi gratis (MBG) saat libur sekolah. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian efisiensi anggaran pemerintah.

Sebelumnya, makanan untuk hari libur sekolah dibagikan lebih awal dalam bentuk paket yang dibawa pulang oleh siswa. Skema itu biasanya diterapkan ketika terdapat hari libur di tengah pekan. Namun, pola distribusi tersebut kini tidak lagi diberlakukan.

“Kalau sebelumnya ada bundling, misalnya hari Rabu dan Kamis libur, maka hari Selasa makanan untuk hari libur ikut dibagikan dalam bentuk paket bawaan. Nah sekarang sudah tidak lagi,” kata Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 26 Mei 2026.

Selain menghentikan sistem bundling, BGN juga mengubah pola distribusi MBG dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan. Program tersebut kini hanya disalurkan pada hari aktif kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Kami mendukung efisiensi anggaran tersebut. Salah satu bentuk dukungan BGN adalah melakukan perubahan pola pendistribusian MBG yang semula enam hari menjadi lima hari,” ujar Sony.

Sony menjelaskan, MBG ke depan hanya diberikan ketika peserta didik berada di sekolah. Apabila siswa sedang libur atau mengikuti kegiatan di luar sekolah, maka bantuan makanan tidak akan disalurkan.

“Konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Jadi kalau siswanya libur atau ada kegiatan di luar sekolah, maka tidak diberikan MBG,” kata dia.

Menurut Sony, penyesuaian pola distribusi tersebut tidak akan mengurangi nilai bantuan maupun kualitas makanan yang diterima siswa. Efisiensi dilakukan pada aspek tata kelola dan distribusi agar penggunaan anggaran lebih optimal.

“Tidak ada pengurangan nilai. Yang dilakukan adalah penyesuaian pola distribusi agar lebih efektif dan efisien,” ujar Sony.

BGN menilai penghentian sistem bundling juga bertujuan untuk mengurangi potensi pemborosan dan menjaga kualitas makanan tetap baik saat diterima peserta didik. Langkah tersebut disebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola operasional MBG secara nasional.

Sebelumnya, BGN menyatakan mendukung langkah efisiensi anggaran pemerintah pada 2026. Dalam APBN 2026, pagu anggaran BGN tercatat mencapai Rp268 triliun untuk mendukung operasional program MBG melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.