ESSENSI.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mendorong adanya reformasi dalam penggunaan Korps Brimob saat menangani aksi unjuk rasa agar pendekatan yang dilakukan tidak mengarah pada kesan militeristik.

Menurut Yusril, pembahasan terkait penggunaan Brimob dalam penanganan demonstrasi menjadi salah satu fokus dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia menilai pendekatan yang terlalu keras justru dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Penggunaan Brimob dalam menangani aksi unjuk rasa memang didiskusikan dalam komite untuk mencegah kecenderungan tindakan ke arah militeristik,” ujar Yusril.

Ia menegaskan, aparat kepolisian tetap harus mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam mengamankan aksi penyampaian pendapat di muka umum. Kehadiran Brimob, kata dia, sebaiknya menjadi langkah terakhir apabila situasi sudah mengarah pada tindakan anarkis yang membahayakan keselamatan publik.

Wacana reformasi tersebut muncul di tengah evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri yang dilakukan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Komisi itu dibentuk setelah muncul berbagai sorotan publik terhadap penanganan aksi demonstrasi dalam beberapa waktu terakhir.

Yusril juga menilai reformasi Polri perlu menyentuh aspek budaya organisasi, termasuk pola pendidikan, rekrutmen, hingga sistem pengawasan agar institusi kepolisian semakin profesional dan dekat dengan masyarakat.

Sebelumnya, Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol Ramdani Hidayat juga menegaskan bahwa penanganan aksi massa kini diarahkan lebih humanis dan mengedepankan pendekatan persuasif.

“Penanganan massa sekarang tidak harus dengan kekerasan ya. Kita tunjukkan dulu pakai soft power,” ujar Ramdani.

Ia menambahkan, pengerahan kekuatan Brimob dilakukan sebagai opsi terakhir apabila aksi demonstrasi berubah menjadi tindakan anarkis dan membahayakan keselamatan masyarakat maupun aparat keamanan.