TB Hasanuddin Kritik Pelibatan Komcad dalam Pengamanan Demonstrasi Mahasiswa
ESSENSI.ID – Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyoroti keterlibatan Komponen Cadangan (Komcad) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (13/6/2026).
Menurut TB Hasanuddin, Komcad merupakan bagian dari sistem pertahanan negara yang memiliki fungsi dan tugas berbeda dengan aparat yang bertanggung jawab dalam pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum. Oleh karena itu, ia menilai pengerahan Komcad dalam situasi demonstrasi tidak tepat dan berpotensi menimbulkan persoalan baru.
“Kekhawatiran masyarakat sipil itu masuk akal. Bayangkan apabila aksi demonstrasi mahasiswa berhadapan langsung dengan Komcad yang juga ASN, bila terjadi benturan maka hal itu berpotensi memicu konflik horizontal,” kata TB Hasanuddin, Minggu (14/6/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa penggunaan Komcad telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Dalam aturan tersebut, Komcad hanya dapat digunakan dalam kondisi tertentu dan melalui mekanisme yang jelas.
“Komcad digunakan dalam keadaan perang atau keadaan khusus, seperti menghadapi kondisi tertentu seperti bencana alam besar. Penggunaannya juga harus berdasarkan perintah Presiden,” ujarnya.
TB Hasanuddin menegaskan bahwa dalam kondisi damai, fungsi Komcad lebih diarahkan pada kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas sebagai bagian dari sistem pertahanan negara, bukan untuk menghadapi dinamika keamanan dalam negeri seperti aksi demonstrasi.
“Dalam keadaan damai, Komcad hanya dilakukan pembinaan semata, bukan untuk dikerahkan menghadapi aksi demonstrasi masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan menerbitkan Surat Nomor B/752/VI/2026/BACADNAS tertanggal 11 Juni 2026 yang memerintahkan sekitar 500 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Komponen Cadangan untuk mengikuti Apel Siaga Komcad di lingkungan Kementerian Pertahanan pada 12 Juni 2026.
Surat tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan sejumlah tanggapan, termasuk kekhawatiran dari kalangan masyarakat sipil terkait kemungkinan pelibatan Komcad dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa.

