ESSENSI.ID – Agenda diskusi yang menghadirkan tiga pejabat Kabinet Merah Putih di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, berakhir ricuh pada Senin (15/6/2026) malam. Acara yang semula dijadwalkan berlangsung hingga pukul 22.00 WIB terpaksa dihentikan lebih awal akibat memanasnya situasi di lokasi.

Diskusi bertajuk “Kopdar x NYL Bareng Mas Dar” dengan tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” menghadirkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko.

Forum yang dimulai sekitar pukul 20.00 WIB awalnya berlangsung kondusif. Namun suasana berubah tegang setelah muncul pernyataan yang memicu reaksi dari sejumlah peserta diskusi.

“Kalau mau kritik jangan di medsos, langsung saja di sini,” ujar Budiman seperti dikutip dari inilah.com, Senin (15/6/2026).

Pernyataan tersebut memicu respons keras dari sebagian mahasiswa yang hadir. Tidak lama kemudian, sejumlah peserta naik ke atas panggung sehingga situasi menjadi tidak terkendali. Tim keamanan kampus bersama petugas pengawalan kemudian mengevakuasi para narasumber dari lokasi acara.

Setelah para pembicara meninggalkan panggung, sejumlah peserta menyampaikan protes menggunakan pengeras suara. Beberapa kali terdengar teriakan dan seruan revolusi dari massa yang berada di dalam gedung.

Dalam upaya meninggalkan lokasi, Nusron Wahid dan Sudaryono sempat tertahan karena kendaraan yang mereka tumpangi diadang oleh massa. Keduanya kemudian turun dari kendaraan dan memilih berdialog langsung dengan mahasiswa di area luar gedung.

Dialog yang berlangsung secara lesehan di atas aspal tersebut membahas sejumlah isu, mulai dari alih fungsi lahan di Papua, kesejahteraan masyarakat, hingga persoalan pertanian. Namun perdebatan berlangsung cukup alot di tengah situasi yang masih memanas.

Menanggapi insiden tersebut, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa dirinya bersama Nusron Wahid dan Budiman Sudjatmiko datang ke UGM dengan tujuan berdialog secara terbuka dengan mahasiswa.

“Kami datang ke UGM memang untuk berdiskusi. Acara ini sudah direncanakan sejak lama dan telah mendapat izin dari pihak kampus. Ini juga bukan kegiatan pertama semacam ini,” ujar Sudaryono dalam keterangan pers dilansir IDN Times, Senin (15/6/2026).

Menurut Sudaryono, sejak awal forum dibuka seluas-luasnya bagi mahasiswa yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun kritik terhadap pemerintah.

“Ditanya apa saja tidak masalah. Diadili seperti apa saja juga tidak masalah. Kami hadir untuk berdialog secara demokratis,” katanya.

Namun di tengah jalannya acara, ia menyebut terdapat kelompok peserta yang menginginkan forum dihentikan sehingga kondisi menjadi tidak kondusif.

“Kami sempat berdiskusi sekitar 30 sampai 40 menit. Tetapi kemudian ada sekelompok orang yang menginginkan forum dihentikan. Padahal sebagian besar mahasiswa justru ingin mendengar dan berdialog,” ungkapnya.

Sudaryono mengatakan dirinya bersama Nusron Wahid tetap bertahan di lokasi karena meyakini dialog merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pandangan. Akan tetapi, situasi semakin memanas setelah terjadi pelemparan air dan dugaan tindakan fisik.

“Saya merasa ada yang memukul saya. Ada pelemparan air juga. Karena situasi sudah tidak kondusif, pihak keamanan menyarankan kami keluar,” ujarnya.

Ia juga membantah anggapan bahwa dirinya dan Nusron meninggalkan lokasi karena menghindari dialog dengan mahasiswa.

“Kalau ada yang mengatakan Sudaryono dan Nusron kabur, itu tidak tepat. Justru kami yang datang untuk berdiskusi. Bahkan saat mobil kami dicegat dan kami dicari-cari, kami keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog,” tegasnya.

Ketegangan antara massa dan petugas keamanan sempat memicu aksi saling dorong. Untuk mencegah situasi semakin memburuk, Nusron Wahid dan Sudaryono akhirnya meninggalkan lokasi menggunakan kendaraan masing-masing.

Insiden tersebut menjadi sorotan karena melibatkan pejabat tinggi pemerintah dalam forum dialog kampus yang sedianya ditujukan sebagai ruang diskusi terbuka antara pemerintah dan mahasiswa.